Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas menyatakan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran melalui perluasan program perlindungan sosial (Perlinsos). Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8). Mendagri mengapresiasi keberhasilan proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang membuktikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah fondasi krusial bagi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Menurut Tito, tahap awal e-government difokuskan pada optimalisasi penyaluran bansos. Hasil evaluasi per 30 Juni 2026 dari proyek percontohan di Banyuwangi menunjukkan temuan signifikan. Dari 323.339 kepala keluarga (KK) yang mendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sementara sisanya berpotensi tidak layak. Demikian pula, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak. Angka-angka ini menggarisbawahi pentingnya validasi data yang akurat.
Inti dari penerapan e-government ini adalah integrasi data kependudukan dari Dukcapil yang memanfaatkan fitur canggih seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), dan pemindaian retina mata. Data krusial ini kemudian dipadukan secara komprehensif dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga lain.
Sebagai contoh, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memverifikasi kepemilikan aset properti calon penerima. Selanjutnya, data tersebut disandingkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei langsung ke rumah tangga. Tidak hanya itu, data Dukcapil juga terhubung dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna menelusuri kepemilikan kendaraan bermotor.
"Jadi ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," jelas Tito. Sinergi data lintas kementerian dan lembaga ini, menurut Tito, merupakan kunci untuk menghasilkan data yang presisi dan mutakhir. Hal ini krusial untuk memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang berhak, sekaligus mereduksi potensi kecemburuan sosial akibat salah sasaran. "Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang, dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah," tambahnya.
Melihat dampak positif di Banyuwangi, Mendagri mendorong replikasi sistem ini ke berbagai daerah. Tito bahkan telah meninjau langsung implementasi serupa di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026, yang juga menunjukkan hasil akurat, real-time, dan transparan. Ditargetkan, 143 kabupaten/kota akan mengadopsi sistem e-government untuk Perlinsos ini pada Agustus mendatang. Daerah-daerah yang terpilih harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan penuh dari kepala daerah setempat.
"Jika bantuan sosial tersalurkan kepada penerima yang tepat, dampaknya akan sangat efektif dan efisien dalam membantu masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini," pungkas Tito.
