Chapnews – Ekonomi – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan, menegaskan bahwa program biodiesel kini telah menjadi pilar penting dalam kebijakan energi lintas sektor di Indonesia. Berbasis kelapa sawit, program ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dorongan kuat bagi perekonomian serta mendukung ketahanan pangan.
Fadhil menjelaskan bahwa pemerintah telah mengesahkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2025. Regulasi baru ini hadir sebagai respons atas tantangan serius seperti penurunan produksi minyak bumi, peningkatan impor energi, dan lonjakan kebutuhan energi seiring target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. "Biodiesel memiliki peran strategis dalam mencapai swasembada energi. Sawit dan produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan yang vital sekaligus menopang ketahanan pangan," ungkap Fadhil dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Data menunjukkan, sepanjang tahun lalu, realisasi penyaluran biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter. Angka ini berhasil menekan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter, memberikan kontribusi langsung yang terukur terhadap peningkatan indeks ketahanan energi nasional.
Herbert Wibert Victor, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, menambahkan bahwa distribusi biodiesel dilakukan melalui skema pencampuran wajib (blending). Proses ini berlangsung di terminal sebelum kemudian disalurkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sektor industri.
Untuk tahun 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel di Indonesia diproyeksikan mencapai 22 juta kiloliter, dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Capaian tahun 2025 sendiri telah menyentuh hampir 15 juta kiloliter, atau sekitar 96 persen dari target yang ditetapkan.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini dengan menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar, yang mencakup sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan, menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. "Banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena keberhasilan kami dalam menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional," pungkas Ernest.
