Chapnews – Nasional – Aksi demonstrasi ratusan pengemudi ojek online (ojol) di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (21/7), menyita perhatian publik. Mereka datang dengan lima tuntutan tajam yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengungkapkan tuntutan tersebut di tengah kerumunan massa.
Tuntutan pertama yang paling mengejutkan adalah desakan terbitnya Undang-Undang (UU) Transportasi Online. "Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan Perppu sebagai langkah awal, sembari menunggu UU Transportasi Online dibentuk oleh legislatif," tegas Igun di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Tak hanya itu, para demonstran juga menuntut agar potongan biaya aplikasi diturunkan drastis menjadi hanya 10 persen. Igun mengungkapkan, praktik di lapangan menunjukkan potongan yang jauh lebih besar, bahkan nyaris mencapai 50 persen. "Ini sangat memberatkan kami," serunya.
Lebih lanjut, mereka meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi yang mengatur tarif pengiriman barang dan makanan. Selain itu, audit investigatif terhadap seluruh perusahaan aplikasi transportasi online juga menjadi bagian dari tuntutan mereka.
Puncaknya, para pengemudi ojol menuntut penghapusan sistem ‘aceng’, ‘slot’, dan ‘multi order’ yang dinilai menimbulkan banyak masalah. Igun mencontohkan kasus di Yogyakarta, di mana seorang driver terlibat konflik dengan pelanggan akibat keterlambatan pengiriman makanan karena sistem multi order. "Ketiadaan hukum yang jelas di ekosistem ini membuat perusahaan aplikasi leluasa membuat program-program seperti itu," jelasnya. Aksi demonstrasi ini pun menjadi sorotan dan menandai babak baru dalam perjuangan para pengemudi ojol untuk mendapatkan hak-haknya.
