Chapnews – Ekonomi – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan potensi lonjakan harga material konstruksi sebagai dampak langsung dari gejolak di Timur Tengah. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya berpotensi mengerek biaya pembangunan di Indonesia.
Menurut Dody, sejumlah material vital seperti semen, besi, baja, dan aspal, yang mayoritas masih mengandalkan pasokan impor, diperkirakan akan terdampak. Meskipun belum ada penyesuaian harga signifikan saat ini, Menteri Dody menegaskan keyakinannya bahwa kenaikan harga tak terhindarkan. "Saat ini belum ada kenaikan, namun saya yakin nanti akan ada. Kami akan informasikan jika harga-harga seperti besi dan semen melonjak tinggi," ujarnya saat ditemui chapnews.id di Kantor Kementerian PU pada Kamis (2/4/2026).
Untuk mengantisipasi dampak ini, Kementerian PU tidak tinggal diam. Dody Hanggodo memastikan pihaknya akan melakukan penyesuaian nilai kontrak atau eskalasi bagi proyek-proyek yang telah ditenderkan. Langkah ini diambil untuk memastikan beban kenaikan harga bahan baku tidak sepenuhnya ditanggung oleh para kontraktor. Namun, proses penghitungan ulang eskalasi nilai kontrak untuk berbagai proyek masih terus berjalan. "Mau tidak mau, kami akan melakukan eskalasi kontrak. Namun, hal ini belum kami realisasikan, dan akan kami umumkan pada waktunya," imbuhnya.
Selain itu, Dody juga menekankan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada material impor. Kementerian PU berencana mengoptimalkan penggunaan material lokal, dengan aspal sebagai salah satu fokus utama. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, sementara hanya 20 persen yang berasal dari produksi lokal. Aspal Buton, yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional, diidentifikasi sebagai alternatif strategis. Ke depan, Kementerian PU akan mewajibkan kontraktor untuk lebih banyak menyerap aspal Buton guna menekan impor di tengah ketidakpastian kondisi global.
