Chapnews – Nasional – Sebuah survei terbaru yang menggemparkan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah politik luar negeri yang melibatkan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Angka mencengangkan 50,9 persen responden secara tegas menolak atau sangat tidak setuju dengan keanggotaan ini, memicu perdebatan sengit di kancah nasional.
Penelitian yang merupakan kolaborasi tiga lembaga survei terkemuka—LSI, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC—dilaksanakan antara 12 hingga 31 Maret lalu. Dengan melibatkan 1.066 sampel yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, survei ini memberikan gambaran jelas opini publik terkait isu krusial ini.
Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, dalam pemaparannya pada Kamis (2/4), menyatakan, "Mayoritas responden secara gamblang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Indonesia menjadi bagian dari BoP." Secara rinci, 41,5 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara 9,4 persen lainnya sangat tidak setuju. Jika digabungkan, total penolakan mencapai 50,9 persen.
Di sisi lain, hanya 4,5 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan 21,6 persen menyatakan setuju. Sementara itu, 17,2 persen responden berada di posisi netral (antara setuju dan tidak setuju), dan 5,7 persen tidak bersikap.
Tak hanya BoP, survei ini juga menyoroti rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Hasilnya, sebanyak 44,9 persen responden menolak keras rencana ini, dengan 36 persen tidak setuju dan 8,9 persen sangat tidak setuju. Angka ini lebih tinggi dibandingkan responden yang sangat setuju (28,1 persen) dan setuju (5,7 persen).
"Yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut itu kurang lebih 33-34 persen, sebagian besar menyatakan tidak setuju meskipun ketidaksetujuannya tidak mencapai 50 persen plus, tapi masih lebih banyak yang menyatakan tidak setuju ketimbang setuju," tambah Burhanuddin, menganalisis perbedaan intensitas penolakan antara kedua isu tersebut.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP telah menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah eskalasi serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Desakan agar Indonesia menarik diri dari BoP semakin menguat menyusul insiden tragis gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL, Lebanon, akibat serangan Israel.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, dalam pernyataannya di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (1/4), mengkritik keras potensi keanggotaan ini. "Saya bayangkan kalau dia di bawah BoP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump seperti apa dia. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BoP begitu," ujarnya, menyiratkan keraguan akan efektivitas dan relevansi. Langkah bergabung ke BoP ini juga berjalan beriringan dengan wacana pengiriman prajurit TNI ke Gaza dalam operasi pasukan ISF.
Menanggapi gelombang opini publik, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di BoP semata-mata untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dirilis pada Senin (16/3), Prabowo menjelaskan, "Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara." Meski demikian, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk keluar dari BoP jika dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan.
Terkait pengiriman pasukan ISF ke Gaza, Prabowo mengungkapkan bahwa rencana tersebut saat ini ditangguhkan atau ‘on-hold’ akibat konflik yang memanas antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Ia menegaskan bahwa misi pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan untuk melucuti senjata Hamas, melainkan berfokus pada perlindungan warga sipil di tengah konflik.
Dalam acara ‘Presiden Prabowo Menjawab’ di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3), Prabowo menegaskan komitmennya. "Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia," pungkasnya, menunjukkan pendekatan diplomatik yang hati-hati.
