Chapnews – Nasional – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani permasalahan di Papua. Langkah ini serupa dengan pemerintahan Jokowi yang menunjuk Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020. Ma’ruf Amin kala itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (kini Badan Pengarah Papua/BPP).
Selama periode 2019-2024, Ma’ruf Amin aktif memimpin rapat koordinasi, melakukan kunjungan lapangan ke berbagai wilayah Papua, meresmikan proyek strategis (seperti Pasar Modern Sanggeng di Manokwari), menyerahkan bantuan sosial (BPJS kepada Orang Asli Papua), dan memimpin peletakan batu pertama berbagai infrastruktur di provinsi baru. Ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan mengadakan dialog dengan berbagai tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, HAM, dan pengusaha lokal. Meskipun mengakui kemajuan signifikan dalam infrastruktur dan pelayanan publik, Ma’ruf Amin juga mengakui masih adanya pekerjaan rumah, terutama terkait konflik bersenjata yang berdampak pada pembangunan. Ia berharap konflik segera terselesaikan untuk mendukung pembangunan Papua.
Mensesneg menjelaskan bahwa penugasan Wapres untuk percepatan pembangunan Papua sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Meskipun Gibran ditugaskan, tidak berarti ia harus terus berkantor di Papua. Tim Percepatan Pembangunan Papua, yang difasilitasi negara dan berpusat di Kantor KPKN Jayapura, akan menangani operasional harian di lapangan.
Namun, masalah Papua tetap kompleks. Konflik bersenjata, pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, dan trauma psikologis masih menjadi tantangan besar. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menekankan perlunya penyelesaian konflik bersenjata sebagai prioritas utama untuk membuka jalan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga mendesak Wapres untuk memahami hambatan di lapangan dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Tantangan pembangunan Papua ke depan membutuhkan pendekatan yang holistik, yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penyelesaian konflik dan penghormatan HAM.
