Chapnews – Nasional – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pendaftaran calon ketua umum, dan nama Presiden Jokowi mengemuka sebagai kandidat potensial. Jokowi sendiri merespon positif inisiatif PSI yang akan menggunakan e-voting, menyebutnya selaras dengan konsep "partai super terbuka" yang pernah ia gagas. "Yang saya sampaikan partai super terbuka ya kurang lebih seperti itu," ujar Jokowi di Solo, Rabu (14/5).
Namun, peluang Jokowi memimpin PSI menuai beragam tanggapan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Jokowi, dengan hasrat kekuasaannya yang kuat, membutuhkan kendaraan politik untuk mempertahankan pengaruh. Namun, menurut Dedi, PSI bukanlah pilihan yang tepat. Kegagalan PSI di Pemilu 2024, meskipun telah mendapat dukungan Jokowi, menjadi bukti nyata. PSI masih tertinggal jauh dari partai-partai baru lainnya. "Situasi ini menandai jika PSI gagal lakukan penetrasi pasar pemilih, jika kemudian Jokowi terlibat secara langsung, masuk dalam struktur, mungkin tidak banyak perubahan," tegas Dedi. Dedi bahkan menilai Jokowi lebih mungkin mengambil alih Golkar, sebuah langkah yang dinilai lebih praktis dan potensial. Ia juga mengkritik konsep "partai terbuka" PSI sebagai sekadar gimik belaka.
Berbeda dengan Dedi, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melihat hubungan Jokowi dan PSI sebagai simbiosis mutualisme. Bagi Jokowi, sebuah kendaraan politik penting untuk menjaga warisan dan pengaruhnya di masa depan, mirip dengan SBY dan Demokrat atau Megawati dan PDIP. "Benchmark-nya pak SBY punya Demokrat, ibu Mega punya PDIP," jelas Agung. PSI, menurut Agung, menjadi pekerjaan rumah Jokowi yang belum selesai. Kehadiran Jokowi di PSI bisa menjadi kunci bagi partai tersebut untuk lolos ambang batas parlemen di Pemilu mendatang. PSI, kata Agung, membutuhkan figur kuat, dan Jokowi bisa menjadi figur tersebut.
Kesimpulannya, potensi Jokowi memimpin PSI menimbulkan dilema politik yang menarik. Apakah langkah ini akan efektif bagi Jokowi dalam mempertahankan pengaruhnya, atau justru akan menjadi beban bagi PSI yang masih berjuang untuk eksistensinya? Pertanyaan ini akan menjadi bahan perbincangan menarik di kancah politik Indonesia.
