Chapnews – Nasional – Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait masalah sampah di lautan yang hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian. Dalam pernyataannya di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (4/4), Hanif membeberkan fakta mengejutkan: setidaknya 40 persen dari total sampah yang dihasilkan di daratan Indonesia masih berakhir mencemari perairan laut.
"Ya sampah laut ini, saya mohon maaf dan mohon ampun ini menjadi tugas menteri yang belum terselesaikan," ujar Hanif, mengakui kompleksitas dan skala persoalan ini. Ia menjelaskan bahwa akar masalah utama pencemaran laut oleh sampah sesungguhnya berasal dari pengelolaan sampah di daratan yang belum maksimal.
Menurut data yang diungkapkan Hanif, secara nasional, hanya sekitar 25 persen sampah darat yang berhasil dikelola dengan baik. Sementara itu, sekitar 60 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). "Sehingga ada 40 persen yang masih terbuang di lapangan yang kemudian lari ke laut," jelasnya. Kondisi inilah yang menyebabkan sampah-sampah tersebut hanyut terbawa aliran air, mulai dari sungai hingga akhirnya mencemari ekosistem laut.
Hanif menegaskan bahwa penyelesaian isu sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah semata, melainkan memerlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan masyarakat. "Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada Bapak Gubernur maupun bupati/wali Kota. Ini adalah tanggung jawab bersama secara nasional," tegasnya, menyerukan pendekatan terpadu.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang paling terdampak. Bali, misalnya, menjadi salah satu prioritas utama. Di Pulau Dewata, sampah laut cenderung berkumpul dan menumpuk akibat pusaran arus laut, terutama pada periode September hingga Februari setiap tahunnya. Untuk penanganan di wilayah ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam upaya terpadu yang juga didukung oleh tim nasional penanganan sampah laut.
Meski demikian, Hanif mengakui tantangan besar yang dihadapi, terutama mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. Hal ini menuntut dukungan serius dan koordinasi yang kuat dari para gubernur di seluruh provinsi. "Setiap mendekati musim sampah, kami sudah siaga di titik-titik tersebut," tambahnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah darat dapat tercapai pada tahun 2029, sesuai arahan Presiden. Namun, dengan capaian saat ini yang baru 25 persen, masih ada pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mengejar 75 persen sisanya dalam beberapa tahun ke depan. "Ini kita akan fokus dulu di darat untuk menghentikan aliran sampah ke laut. Kalau sudah di laut ini urusannya jadi mahal tidak karu-karuan," pungkas Hanif, menggarisbawahi urgensi penanganan di hulu sebelum sampah mencapai laut.
