Chapnews – Nasional – Sejarah baru terukir di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 kini resmi menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sebuah terobosan signifikan yang sebelumnya hanya diterapkan untuk memilih Rais Aam. Keputusan ini menandai perubahan fundamental dalam proses suksesi kepemimpinan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
AHWA adalah sebuah majelis beranggotakan sembilan ulama sepuh dan kiai khos yang memiliki otoritas untuk bermusyawarah dan menentukan pimpinan. Secara tradisional, forum ini bertanggung jawab memilih Rais Aam, pemimpin tertinggi dalam struktur syuriah NU. Namun, pada muktamar yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang ini, wewenang AHWA diperluas. Mereka kini juga akan menunjuk Ketua Umum PBNU.
Perubahan ini disepakati setelah pemungutan suara internal peserta muktamar pada Minggu (29/8) malam. Opsi mekanisme pemilihan menggunakan AHWA meraih dukungan mayoritas 401 suara, jauh mengungguli mekanisme lama (musyawarah mufakat dan one man one vote) yang hanya dipilih 150 suara sah.
Proses Pembentukan AHWA yang Terjaga Ketat
Pembentukan AHWA diawali dengan usulan nama-nama kiai dari Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang NU (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU). Nama-nama ini merupakan hasil musyawarah di tingkat masing-masing sebelum keberangkatan ke muktamar dan telah diserahkan ke panitia sejak awal registrasi.
Prof Mohammad Nuh, Rais Syuriah PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, menjelaskan bahwa usulan tersebut disimpan dalam enam wadah transparan yang tersegel rapat. Kotak-kotak ini ditempatkan di ruangan khusus dengan pintu dan jendela kaca gelap, persis di depan rumah KH Abdul Rozaq Sholeh, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Untuk memastikan integritas proses, kotak-kotak tersebut dipantau melalui kamera pengawas atau CCTV selama 24 jam penuh. Selain itu, sebanyak 15 anggota Satuan Inspeksi Tanggap Pengamanan (Sigap) Pondok Pesantren Bahrul Ulum turut berjaga di luar ruangan secara bergantian.
Jika sesuai jadwal, kotak transparan berisi berkas usulan nama-nama kiai calon anggota AHWA itu akan dibuka dan dihitung melalui proses tabulasi dalam Sidang Pleno 5 Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Minggu (30/8). Sembilan kiai dengan perolehan suara terbanyak dari hasil tabulasi itulah yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai anggota AHWA. Mereka kemudian akan bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam sekaligus Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
AHWA Menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU
Pimpinan sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Prof KH M Asrorun Niam, menegaskan bahwa sidang pleno telah menetapkan metode AHWA untuk memilih Rais Aam. "Alhamdulillah ini juga disepakati bahwa Ahlul Halli wal Aqdi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian di dalam konteks pemilihan Rais Aam dan itu sudah berjalan," kata Niam.
Lebih lanjut, metode pemilihan Ketua Umum PBNU dalam muktamar kali ini juga akan diserahkan kepada mekanisme AHWA. Prosesnya diawali dengan penjaringan usulan nama calon Ketua Umum PBNU. Setiap PWNU, PCNU, dan PCINU diminta menyetorkan sebanyak-banyaknya lima calon ketua umum yang memenuhi syarat.
Dari hasil pemungutan suara atau usulan tersebut, Niam menjelaskan bahwa akan diambil lima nama kandidat teratas untuk kemudian diserahkan kepada AHWA. "Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diambil 5 besar untuk menjadi calon Ketua Umum dan diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi," terangnya.
Niam menambahkan, calon yang telah masuk lima besar tersebut baru akan dipilih oleh AHWA setelah yang bersangkutan menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih. Dengan mekanisme baru ini, Muktamar NU ke-35 di Jombang tidak hanya menjadi ajang suksesi, tetapi juga penanda evolusi dalam sistem pengambilan keputusan organisasi. Seluruh mata kini tertuju pada sembilan ulama sepuh yang akan mengemban amanah besar dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU untuk lima tahun ke depan.
