Chapnews – Nasional – Ratusan jemaah umrah asal Indonesia dilaporkan masih tertahan di sejumlah negara transit, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, menyusul penutupan jalur udara akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret demi keselamatan dan kepastian para jemaah.
Ketua Umum Himpuh, Firman Taufik, mengungkapkan bahwa kondisi jemaah yang terjebak di negara transit membutuhkan perhatian serius. Meskipun tidak merinci jumlah pasti, Firman menyebut angkanya mencapai ratusan. "Terutama adalah yang perlu diperhatikan, jemaah yang posisinya berada di negara transit," kata Firman saat dihubungi pada Senin (2/3).
Menurut data yang dihimpun Himpuh, jemaah yang tertahan terbagi menjadi dua kategori utama: mereka yang sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah, dan mereka yang dalam perjalanan pulang dari Arab Saudi menuju Tanah Air. Lokasi penahanan tersebar di tiga bandara utama, yakni Doha (Qatar), Dubai, dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).
Firman menambahkan, ada kabar baik bagi sebagian jemaah di Qatar. "Data yang kami terima ada jemaah kami yang berada di Qatar saat ini, namun alhamdulillah sudah difasilitasi pihak penerbangan untuk mendapat hotel," jelasnya. Selain itu, sekitar 800 jemaah lainnya saat ini masih berada di Arab Saudi, melanjutkan ibadah umrah mereka.
Namun, kekhawatiran juga muncul bagi calon jemaah yang seharusnya berangkat. Firman menyoroti bahwa pihak penyelenggara telah menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas, namun terpaksa menunda keberangkatan akibat eskalasi konflik. Oleh karena itu, Himpuh meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan penundaan, tetapi juga disertai solusi konkret.
"Harapan ke pemerintah Indonesia, setelah menghimbau menunda keberangkatan Umrah, dibarengi dengan langkah konklusif mengamankan juga resiko biaya yang akan timbul kepada calon jemaah," tegas Firman. Ia menambahkan, "Kalau cuma imbauan tanpa solusi, rasanya kurang pas dengan maruah kementerian yang seharusnya selalu hadir untuk jemaah."
Di sisi lain, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) melalui Ketua Bidang Umrah, Zaki Zakaria, tidak merinci jumlah jemaah yang tertahan. Namun, Amphuri mengimbau seluruh Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) untuk proaktif.
Imbauan tersebut meliputi persiapan langkah mitigasi dan rencana kontingensi, terutama jika terjadi penundaan berkepanjangan atau perubahan operasional penerbangan yang berdampak pada jadwal perjalanan jemaah. PPIU juga diminta untuk memberikan pendampingan maksimal, menjaga ketenangan, dan memberikan penjelasan yang transparan agar jemaah merasa aman dan nyaman.
"Kami berharap seluruh anggota AMPHURI dapat mengambil langkah-langkah antisipatif dan responsif demi menjaga kualitas pelayanan serta keamanan jemaah umrah Indonesia," tutup Zaky, menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam situasi yang tidak menentu ini.
