Chapnews – Nasional – Sorotan positif datang dari kalangan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, terkait respons sigap pemerintah pusat dalam menangani dugaan kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wahyu secara khusus menyoroti kunjungan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke lokasi kejadian, serta langkah cepat merujuk beberapa korban kritis ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut.
Menurut Wahyu, langkah yang diambil oleh pemerintah pusat tersebut sangatlah tepat dan menunjukkan keseriusan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penanganan awal, terutama ketika kondisi korban masih membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif dan mendalam.
"Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan eskalasi penanganan yang serius dari pemerintah, terutama saat kondisi korban memerlukan layanan medis yang lebih komprehensif," ujar Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9), seperti dilansir chapnews.id.
Akademisi tersebut menambahkan bahwa jika korban masih menunjukkan gejala berkepanjangan atau keluhan yang belum terdiagnosis secara jelas, maka rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih tinggi merupakan langkah yang rasional dan krusial. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diterima korban tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi keluarga maupun fasilitas kesehatan setempat.
"Negara, menurutnya, wajib memastikan setiap korban mendapatkan pemeriksaan, terapi, observasi, serta tindak lanjut hingga kondisi mereka benar-benar stabil dan pulih sepenuhnya," tegas Wahyu.
Selain itu, Wahyu berpendapat bahwa rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik juga dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi keluarga korban. "Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif dan memberi rasa aman kepada keluarga korban," imbuhnya.
Evaluasi Menyeluruh Program MBG Mendesak
Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa penanganan individual korban harus berjalan beriringan dengan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Ini mencakup mulai dari pemilihan bahan baku, proses penyimpanan, metode memasak, standar kebersihan dapur, sistem distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa.
Evaluasi tersebut, kata Wahyu, sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara objektif letak kegagalan yang mungkin terjadi, sekaligus menentukan perbaikan fundamental yang harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban," pungkasnya.
Insiden yang menggemparkan itu terjadi pada 13 Agustus lalu, ketika 353 pelajar di Kabupaten Karo diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG di sekolah. Para korban baru merasakan gejala beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam program tersebut. Dari ratusan siswa yang terdampak, dua nama yang masih membutuhkan perhatian serius adalah Febiona, yang dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang, serta Agnesia dengan masalah pada fungsi ginjalnya.
