Chapnews – Ekonomi – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meskipun tidak secara drastis menggoyahkan minat investasi di sektor jalan tol, namun berpotensi besar memicu lonjakan biaya pembangunan proyek. Kondisi ini pada akhirnya dapat berimbas pada penyesuaian besaran tarif awal saat jalan tol mulai dioperasikan.
Sony Sulaksono Wibowo, Anggota BPJT Kementerian PUPR dari Unsur Pemangku Kepentingan, menjelaskan bahwa sejumlah proyek jalan tol tetap berjalan sesuai rencana. Ia mencontohkan Tol Bogor–Serpong via Parung yang telah memasuki tahap penandatanganan kontrak, Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) yang kini dalam fase konstruksi, serta beberapa proyek strategis lainnya di wilayah Sumatera. "Dampak dari pergerakan harga dolar lebih dominan terasa pada komponen biaya konstruksi. Semakin panjang durasi pembangunan, semakin besar pula potensi kenaikan biayanya," ungkap Sony saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Sony menambahkan bahwa situasi ini menjadi tantangan serius bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pasalnya, saat mengikuti proses lelang proyek, investor telah mengajukan proyeksi tarif awal berdasarkan estimasi biaya konstruksi yang telah dihitung. Namun, jika pembangunan mengalami keterlambatan atau biaya membengkak akibat faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah atau kendala pembebasan lahan, perhitungan keekonomian proyek akan berubah drastis.
"Inilah yang menjadi kekhawatiran kami. Saat tender, tarif awal sudah ditetapkan. Namun, ketika proses pembangunan berjalan dan biayanya membengkak, baik karena pengaruh dolar maupun lamanya proses pembebasan lahan, maka tarif awal tersebut terkadang harus disesuaikan kembali saat jalan tol benar-benar siap beroperasi," jelas Sony, menegaskan potensi penyesuaian tarif demi menjaga keberlanjutan dan kelayakan ekonomi proyek.
