Chapnews – Nasional – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menegaskan urgensi mitigasi ancaman gempa Megathrust sebagai langkah antisipatif krusial. Penegasan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah dari potensi bencana alam berskala besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Selasa (9/6). Menurut Bobby, dampak Megathrust tidak hanya terbatas pada korban jiwa, melainkan juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengganggu pelayanan publik, merusak stabilitas sosial, hingga mengancam aspek keamanan.
Dalam paparannya, menantu Presiden Jokowi ini menjelaskan bahwa zona Megathrust merupakan area pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang memicu proses subduksi. Kondisi geologis ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa bumi berkekuatan magnitudo sangat besar.
"Karakteristik Megathrust mencakup magnitudo yang luar biasa besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan yang dangkal namun luas, dan berpotensi memicu tsunami dahsyat," ujar Bobby, mengingatkan para calon pemimpin TNI.
Ia mencontohkan tragedi gempa Megathrust yang mengguncang Aceh pada tahun 2004, yang kemudian memicu tsunami maha dahsyat di kawasan Samudera Hindia. Peristiwa kelam tersebut menjadi pengingat penting akan perlunya kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana geologi serupa. Bobby menyebut kawasan Mentawai dan pesisir barat Sumatera sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust tinggi. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar tidak mengabaikan informasi maupun peringatan dini terkait kebencanaan.
Untuk memitigasi ancaman tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menerapkan pendekatan multi-aspek, meliputi strategi struktural, nonstruktural, sosial budaya, serta penguatan harmoni lintas iman di lokasi pengungsian. Upaya mitigasi ini juga mengedepankan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai Kebhinekaan Nusantara.
Selain itu, Pemprov Sumut secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya lain, seperti penguatan kebijakan dan tata kelola kebencanaan, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, penguatan kolaborasi serta kemitraan antarpihak, hingga pemanfaatan inovasi dan teknologi terkini.
Bobby juga menyinggung penanganan bencana hidrometeorologi yang pernah melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada November 2025. Ia menekankan bahwa dampak bencana tersebut, yang mengakibatkan 1.803.715 jiwa terdampak, 11.209 orang mengungsi, 375 meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, dan 41 orang dinyatakan hilang, berhasil ditangani berkat kolaborasi erat berbagai pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut mengalokasikan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada periode 2026-2028 sebesar Rp23,33 triliun. Selain itu, terdapat tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.
Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, menjelaskan bahwa KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti oleh 60 peserta. Kegiatan ini bertujuan membekali calon pemimpin TNI dengan wawasan strategis, pengalaman empiris, serta kemampuan menganalisis penataan wilayah pertahanan secara langsung di daerah.
"Kegiatan ini juga krusial untuk meningkatkan kemampuan pasis dalam mendeteksi, menganalisis, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman dan bencana," pungkas Teguh Puji Raharjo, menggarisbawahi pentingnya peran TNI dalam kesiapsiagaan bencana.
