Chapnews – Nasional – Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, melalui Ketua Umumnya yang juga Panglima Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Dzulfikar A. Tawalla, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap keputusan Komisi III DPR RI. Keputusan tersebut mengukuhkan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada di bawah kendali Presiden. Sikap ini diambil demi menjaga independensi institusi penegak hukum dari intervensi politik praktis.
Dzulfikar menjelaskan, penetapan posisi Polri di bawah Presiden merupakan langkah krusial. Hal ini bertujuan agar korps Bhayangkara tetap fokus pada tugasnya, tidak terseret arus kepentingan politik sesaat, serta senantiasa bergerak dalam bingkai konstitusi dan agenda reformasi sektor keamanan. Ia menekankan, dalam tatanan demokrasi, penempatan Polri di bawah Kepala Negara yang dipilih secara demokratis dan diawasi parlemen adalah wujud representasi kehendak rakyat yang sah dan konstitusional.
Stabilitas sistem pemerintahan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan melalui proses konstitusional harus dihormati dan dijaga. Dzulfikar juga mengingatkan bahwa arsitektur reformasi pasca-1998 secara jelas menempatkan Polri sebagai instrumen negara yang memiliki mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, beroperasi di bawah prinsip supremasi sipil.
Wacana pembentukan kementerian khusus yang mengelola kepolisian, menurut Dzulfikar, berpotensi besar mengikis loyalitas tunggal Polri kepada negara dan Kepala Negara. Hal ini dikhawatirkan dapat membuka celah politisasi yang membahayakan, terutama jika kementerian tersebut berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Sebagai alternatif yang lebih konstruktif, penguatan mekanisme checks and balances oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta optimalisasi fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dianggap sebagai solusi yang jauh lebih tepat.
Lebih lanjut, Dzulfikar mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan narasi yang cenderung mendegradasi atau melemahkan institusi Polri secara keseluruhan. Ia menegaskan, kritik terhadap kinerja adalah bagian esensial dari kontrol demokratis yang sehat. Namun, upaya delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh justru berisiko mengikis kepercayaan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Perbaikan, menurutnya, harus dilakukan melalui evaluasi objektif, pengawasan ketat, dan reformasi internal yang bersifat konstruktif.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki jangkauan luas hingga pelosok desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen penuh untuk mengawal amanat Reformasi. Mereka mendorong agar Polri terus bertransformasi menjadi polisi masyarakat (community policing) yang humanis, profesional, berkeadilan, dan senantiasa dekat dengan rakyat. Keduanya juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai narasi perubahan kebijakan yang berpotensi menyimpang dari semangat Reformasi dan koridor konstitusional.
KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan visi Asta Cita menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Polri atas respons cepat dan sigap dalam mengawal berbagai program prioritas nasional, termasuk penanganan bencana, percepatan pembangunan, Program Makan Bergizi Gratis, serta upaya penguatan ketahanan pangan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
