Chapnews – Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk segera bergerak membantu para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penekanan utama adalah memastikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencetakan ulang dokumen kependudukan serta surat-surat penting lainnya yang hilang atau rusak akibat bencana, tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Langkah proaktif ini disampaikan Tito setelah meninjau langsung kondisi di posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. Mendagri menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) akan menjadi garda terdepan dalam upaya ini.
"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," ujar Tito, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Ia menambahkan, pelayanan tidak hanya terpusat di kantor, melainkan tim Dukcapil juga akan diterjunkan langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk menjangkau masyarakat.
Proses penerbitan kembali dokumen vital seperti KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) dipastikan akan berlangsung cepat dan mudah. Hal ini dimungkinkan berkat sistem data kependudukan nasional yang telah terdigitalisasi.
"Pencetakan ulang itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta [penduduk] Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," jelas Tito. Ditjen Dukcapil bahkan telah mengadopsi teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mempermudah verifikasi identitas, mempercepat proses bagi para penyintas.
Tak berhenti pada dokumen kependudukan, Mendagri juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ia akan menyampaikan informasi dan berdialog dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai pencetakan ulang surat tanah dan berkas penting lainnya.
Selain itu, komunikasi intensif juga akan dijalin dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuannya adalah memfasilitasi pencetakan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus bagi warga NTT yang terdampak gempa.
"Informasinya akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada Kepolisian," kata Tito, merujuk pada pengalaman penanganan bencana serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Tito Karnavian memastikan bahwa seluruh layanan pencetakan ulang dokumen-dokumen penting ini akan diberikan secara cuma-cuma. "Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu," tegasnya, mengakhiri pernyataan dengan komitmen kuat pemerintah untuk meringankan beban para penyintas gempa di NTT.
