Chapnews – Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan praktik korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Desakan ini muncul meski Mahfud sendiri mempertanyakan mengapa KPK tidak langsung melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang sudah beredar luas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima informasi tambahan dari Mahfud MD. "Jika Prof. Mahfud memiliki data yang dapat memperkaya informasi yang sudah ada di KPK, kami akan sangat terbuka untuk mempelajari dan menganalisisnya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).
KPK, lanjut Budi, akan proaktif menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. "Setiap informasi awal yang disampaikan kepada KPK akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan untuk melengkapi informasi awal tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) yang signifikan dalam proyek Whoosh. Ia membandingkan biaya per kilometer kereta cepat di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya berkisar 17-18 juta dolar AS.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," kata Mahfud.
Menanggapi imbauan KPK, Mahfud MD melalui akun media sosial X pribadinya mempertanyakan mengapa KPK meminta dirinya membuat laporan. Menurutnya, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum seharusnya langsung melakukan penyelidikan jika ada informasi dugaan tindak pidana.
Mahfud juga menyebutkan bahwa informasi awal mengenai dugaan mark up Whoosh sebenarnya berasal dari NusantaraTV dalam rubrik ‘Prime Dialog’ edisi 13 Oktober 2025, dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.
