Vonis Bebas Amsal Sitepu Gegerkan DPR! Ada Apa?
Chapnews – Nasional – Jakarta – Suasana haru dan lega menyelimuti ruang rapat Komisi III DPR RI pada Kamis (2/4) ketika Amsal Sitepu, videografer yang baru saja divonis bebas dari tuduhan penggelembungan dana proyek serial profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hadir dalam audiensi. Dengan senyum sumringah, Amsal mengungkapkan kebahagiaannya atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskannya dari segala dakwaan.
"Wah, sangat senang, tidak bisa berkata-kata lagi. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman atas dukungannya. Mari kita kawal terus kasus ini sampai tuntas," ujar Amsal dengan nada penuh syukur menjelang rapat. Kehadirannya di DPR menjadi sorotan setelah majelis hakim menyatakan ia tidak bersalah, memicu pertanyaan mengenai proses hukum yang sebelumnya menjeratnya.
Rapat audiensi ini, yang juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dan Komisi Kejaksaan (Komjak), dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra tersebut mengindikasikan adanya dugaan perlawanan dari pihak Kejari Karo terhadap putusan hakim yang membebaskan Amsal.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III akan mendalami berbagai aspek dalam kasus ini. "Rapat ini bertujuan untuk meminta penjelasan mulai dari alasan penetapan tersangka, dugaan intimidasi, hingga pembangunan opini sesat terkait penangguhan penahanan Amsal," jelasnya, menunjukkan keseriusan DPR dalam mengawal keadilan.
Sebelumnya, pada Rabu (1/4), Amsal Sitepu telah divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Hakim menyatakan bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Putusan ini sekaligus memerintahkan pemulihan seluruh hak-hak terdakwa, termasuk harkat dan martabatnya yang sempat tercoreng.
Kasus yang menjerat Amsal Sitepu ini menjadi perhatian publik, terutama setelah putusan bebasnya memicu pertanyaan mengenai proses hukum yang berjalan. Komisi III DPR berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan yang mungkin terjadi.
