Chapnews – Nasional – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan klarifikasi tegas mengenai keputusannya meninggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7) lalu. Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar, Bobby menjelaskan bahwa ia dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutuskan untuk meninggalkan ruangan karena menganggap agenda inti rapat paripurna telah rampung, sementara perdebatan yang muncul setelahnya merupakan urusan internal legislatif.
"Saya rasa rangkaian paripurna sudah selesai. Di akhir malah dipertanyakan dan diperdebatkan sesama anggota DPRD terkait masalah kuorum," ungkap Bobby di Medan, Sabtu (25/7), seperti dikutip dari chapnews.id. Ia menambahkan bahwa rapat yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB memang sempat molor karena isu kuorum, namun setelah agenda utama usai, perdebatan kembali mencuat.
Bobby juga menyatakan keheranannya terhadap pihak yang mempersoalkan kuorum. Menurut informasi yang diterimanya, Fraksi PDI Perjuangan, yang diidentifikasi sebagai pihak yang paling vokal mempertanyakan kuorum, justru memiliki tingkat kehadiran yang paling rendah dalam rapat tersebut. "Yang menanyakan masalah kuorum itu kalau tidak salah fraksinya justru yang paling sedikit hadir. Ini disampaikan ke saya, saya tidak tahu benar apa tidak karena bukan saya yang memegang absennya," jelasnya.
Menantu Presiden Jokowi ini menekankan pentingnya menjaga batasan peran antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa jajaran OPD hadir sebagai undangan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, bukan untuk mencampuri atau menyimak perselisihan internal dewan. "Kami kan hadir di sana sebagai eksekutif, undangan. Kalau misalnya yang ribut internal mereka, ya masa kami eksekutif menguping? Kan tidak umum," tegas Bobby, sembari menyebutkan adanya kegiatan lain yang harus dihadiri setelah paripurna.
Peristiwa walk out itu bermula ketika anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Syahril Siregar, melayangkan interupsi setelah laporan Badan Anggaran dan pembacaan konsep keputusan bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumut selesai. Syahril mempertanyakan validitas kuorum dan meminta 2/3 anggota DPRD hadir secara fisik untuk penandatanganan Ranperda APBD.
Interupsi serupa juga datang dari Fraksi Gerindra, Arifay Tambunan, yang menyoroti adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lain yang berlangsung bersamaan. Meski Ketua DPRD Sumut, Erni, telah menyatakan bahwa pimpinan dewan lengkap dan kuorum terpenuhi dengan 69 tanda tangan absen, perdebatan internal di antara anggota dewan terus berlanjut.
Melihat situasi yang tak kunjung mereda, Bobby Nasution akhirnya memutuskan untuk beranjak dari kursi dan memerintahkan seluruh OPD yang hadir untuk ikut keluar ruangan. "OPD keluar," perintah Bobby kepada salah satu stafnya. Akibat aksi walk out ini, agenda penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur Sumut mengenai pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 akhirnya ditunda.
Bobby juga membantah keras spekulasi yang menyebutkan aksi walk out-nya sebagai indikasi keretakan hubungan politik dengan partai-partai pendukungnya. Ia kembali menegaskan bahwa pihak yang mempermasalahkan kuorum bukan berasal dari partai pendukungnya, melainkan dari Fraksi PDI Perjuangan. "Justru setahu saya yang nanya dari ini ya, dari partai yang sebutkan tadi itu (PDI Perjuangan). Bukan dari partai pendukung," pungkasnya, mengakhiri klarifikasinya.
