Chapnews – Nasional – Surabaya – Prediksi musim kemarau panjang tahun ini membawa ancaman serius bagi Provinsi Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memperkirakan lebih dari 410.000 Kepala Keluarga (KK) berpotensi menghadapi krisis air bersih dan kekeringan ekstrem.
Ancaman ini didapat dari hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan BPBD Jatim terkait dampak kekeringan dan potensi krisis air. Wilayah yang diprediksi terdampak mencakup 222 kecamatan dan 815 desa yang tersebar di 26 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa Pulau Madura diidentifikasi sebagai wilayah paling rentan. Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan potensi dampak terbesar, mengancam 109.446 KK di 14 kecamatan. Disusul Pamekasan dengan 63.171 KK yang juga berisiko tinggi.
"Selain Madura, Bojonegoro juga mencatat 36.585 KK terdampak di 11 kecamatan dan 89 desa, sementara Bangkalan menghadapi ancaman serupa bagi 36.950 KK di 10 kecamatan dan 59 desa," ujar Gatot saat dikonfirmasi pada Jumat (3/4).
Menyikapi situasi ini, Gatot menjelaskan bahwa langkah-langkah jangka pendek yang telah dan sedang dilakukan adalah distribusi air bersih secara masif serta penyaluran tandon air di lokasi-lokasi kritis. Kabupaten Tuban, misalnya, dilaporkan sudah mulai mengalami kekeringan lebih awal dibandingkan wilayah lain. "Saat ini masih dilakukan oleh BPBD kabupaten apabila membutuhkan droping seperti yang terjadi di Tuban," kata Gatot.
Selain krisis air, BPBD Jatim juga mempersiapkan diri untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang seringkali menyertai musim kemarau panjang. Personel telah disiagakan untuk merespons cepat setiap kejadian.
Gatot menegaskan komitmen BPBD Jatim untuk menyokong penuh kebutuhan logistik di tingkat daerah. Apabila anggaran darurat di kabupaten/kota mulai menipis, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan bantuan tambahan melalui dana tak terduga. "Kami akan memberikan dukungan bila kabupaten/kota tidak memiliki anggaran atau anggarannya telah menipis. Pengajuan akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan kami akan meneruskannya kepada gubernur," pungkas Gatot, memastikan bahwa tidak ada daerah yang akan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak kemarau panjang ini.
