Chapnews – Nasional – Komisi I DPR RI berencana menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas dua isu krusial yang menyita perhatian publik: gugurnya tiga prajurit TNI dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon dan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengonfirmasi rencana tersebut, menekankan pentingnya pertemuan ini untuk mengungkap fakta dan merumuskan kebijakan yang tepat.
Utut Adianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas gugurnya tiga prajurit terbaik bangsa saat menjalankan tugas negara di Lebanon. "Itu kan prajurit yang gugur. Kita semua berduka," ujar Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4), seperti dikutip dari chapnews.id. Ia berharap insiden tragis serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, mengingat risiko tinggi yang dihadapi para prajurit dalam misi perdamaian internasional.
Selain insiden di Lebanon, Komisi I juga akan menyoroti kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Utut menegaskan bahwa Komisi I bertekad mencari solusi preventif agar kejadian serupa tidak lagi menimpa aktivis atau warga sipil lainnya. "Terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus, itu kira-kira agendanya kira-kira itu," tambahnya.
Namun, rencana rapat ini tidak serta-merta dapat terlaksana dalam waktu dekat. Utut menjelaskan bahwa padatnya jadwal Menteri Pertahanan yang telah tersusun jauh hari sebelumnya menjadi kendala utama. "Nah kita sedang jadwalin. Sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya udah sebulan di muka jadi kita lihat," kata Utut. Ia menambahkan bahwa Komisi I tidak memiliki wewenang untuk memaksakan kehadiran Menhan, melainkan harus menunggu kesediaan waktu dari yang bersangkutan.
"Tapi kita kan juga enggak bisa memaksa, kita kan harus nunggu kesediaan beliau. Kesediaan waktu lah, kalau orangnya pasti bersedia," tegas Utut. Tujuan utama rapat ini, menurutnya, adalah untuk memastikan terungkapnya fakta secara transparan dan pengambilan kebijakan yang tepat, bukan sekadar formalitas.
