Chapnews – Nasional – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengklaim bahwa polemik pengadaan mobil dinas untuk gubernur senilai Rp8,5 miliar telah tuntas secara administratif. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik pengadaan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak efisien.
Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, di Samarinda pada Jumat (20/3), menegaskan bahwa proses pengadaan telah dianggap selesai. "Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," ujar Faisal, seperti diberitakan Antara.
Faisal merinci bahwa dari total nilai pembelian Rp8,5 miliar, pihak penyedia mobil hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar. Selisih Rp1 miliar tersebut merupakan potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetor oleh Pemprov Kaltim ke kas pemerintahan pusat. Proses pengembalian dana pajak ini, menurut Faisal, sedang dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan diperkirakan akan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa dana Rp8,5 miliar yang diperhitungkan mencakup berbagai komponen seperti pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan bagi penyedia mobil dinas. Ia juga menambahkan bahwa sistem pengadaan fasilitas kepala daerah ini dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, yang diklaim sah karena hanya ada satu distributor di wilayah Jakarta yang menyediakan unit tersebut.
"Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat," tutur Faisal, menekankan transparansi dan kepatuhan terhadap arahan pemerintah.
Isu pengadaan mobil dinas mewah ini pertama kali mencuat setelah Prabowo Subianto menyinggungnya saat menjamu jurnalis di Bogor pada Kamis (19/3). Dalam kesempatan itu, Prabowo secara blak-blakan mengkritik pola belanja daerah yang dinilai tidak efisien. "Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M," kata Prabowo.
Ia kemudian membandingkan dengan kendaraannya sendiri. "Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu," tuturnya. "Mungkin karena ini presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp1 M, tapi tidak Rp8 M," imbuhnya, menyoroti perbedaan harga yang mencolok.
Mobil dinas yang disiapkan untuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, adalah model hybrid Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e berwarna putih. Pengadaan ini sempat menuai polemik dan kritik tajam dari berbagai pihak.
Awalnya, Rudy Mas’ud berargumen bahwa mobil dinas baru sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, terutama mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan banyak menerima tamu penting. "Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ujarnya saat itu.
Rudy juga menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, yang mengatur spesifikasi kendaraan kepala daerah, yakni jenis sedan maksimal 3.000 cc dan jenis jeep 4.200 cc. Namun, di tengah kampanye efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, pengadaan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi keuangan negara dan sentimen publik.
