Chapnews – Nasional – Merespon cepat insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka jalur hotline 158 sebagai layanan konsultasi keandalan bangunan untuk pesantren, panti asuhan, sekolah, hingga yayasan di seluruh Indonesia.
Layanan ini tersedia setiap Senin-Jumat pukul 08.30-16.00 WIB, serta melalui WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu khusus. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, seluruh layanan ini diberikan secara gratis sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
"Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan," ujar Dody. Tim Kementerian PU siap terjun langsung untuk pengecekan dan pendampingan di seluruh Indonesia.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya pembinaan bangunan gedung secara nasional, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya. Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren, dengan prioritas bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, berisiko tinggi, lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
Hotline 158 melayani dua jenis konsultasi utama: bangunan sederhana (luas < 500 m² dan maksimal 2 lantai) dan bangunan tidak sederhana (luas > 500 m² dan lebih dari 2 lantai). Prioritas diberikan kepada lembaga yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.
Selain itu, layanan ini juga memberikan konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan. "Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin," tegas Dody.
Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sedikitnya 80 pondok pesantren akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri, tengah dibangun, maupun direnovasi.
