Chapnews – Nasional – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata api di lingkungan TNI. Desakan ini mencuat pasca-insiden penembakan oleh oknum TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang mengakibatkan tewasnya seorang warga sipil. Meskipun TNI telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, Amelia menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi SOP tersebut. "Kasus ini menjadi pengingat pentingnya disiplin tinggi dalam menjalankan prosedur penggunaan senjata api guna mencegah penyalahgunaan," tegas Amelia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Amelia juga menyarankan evaluasi kebijakan penugasan pasukan elite, khususnya Kopaska, sebagai ajudan. Menurutnya, tugas tersebut berisiko tinggi jika pengawasan kurang optimal. Dua dari tiga oknum TNI AL yang terlibat dalam insiden tersebut merupakan prajurit Kopaska, salah satunya bertugas sebagai ajudan. Meskipun mengakui TNI memiliki mekanisme pengawasan internal, Amelia menekankan perlunya penguatan monitoring dan pembinaan moral serta mental prajurit secara berkelanjutan.
Komisi I DPR RI, lanjut Amelia, akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi tetap terjaga. Ia berharap insiden serupa tak terulang agar TNI tetap mendapatkan cinta dan hormat dari masyarakat. Amelia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini, dengan menyerahkan pelaku kepada Polisi Militer TNI. Namun, ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel.
"Jika terbukti bersalah, pemecatan tegas dan terbuka harus dilakukan untuk mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI," tegasnya. Menurutnya, penegakan hukum yang sesuai undang-undang dan independensi badan peradilan militer menjadi kunci kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Amelia optimis pimpinan TNI mampu menangani masalah ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran berharga untuk memperkuat kepercayaan publik. Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyatakan akan mengevaluasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL, meskipun penggunaan senjata api melekat pada tugas ajudan untuk mengamankan pejabat yang dikawalnya.
