Chapnews – Nasional – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya akhirnya angkat bicara terkait keberadaan Ketua Umumnya, Hercules, di tengah kericuhan yang melanda kawasan DPR dan sekitarnya pada malam 27 Agustus lalu. Kehadiran Hercules bersama sejumlah anggotanya di lokasi yang dipenuhi demonstran sempat menjadi viral di media sosial, memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan publik.
Wilson Colling, Kepala Divisi Hukum GRIB Jaya, secara terbuka mengakui kehadiran Hercules di tengah pusaran kericuhan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama Hercules berada di lapangan adalah untuk melakukan upaya persuasif, memantau keadaan, dan menjaga kondusivitas lingkungan. "Kehadiran beliau bukan untuk memperkeruh suasana, melakukan provokasi, apalagi terlibat dalam benturan fisik," tegas Wilson dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (29/8).
Wilson juga menjelaskan bahwa secara organisatoris, GRIB Jaya tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi kepada anggotanya untuk mengikuti demonstrasi atau terlibat dalam kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut. Instruksi Ketua Umum telah disampaikan secara jelas dan tegas melalui media internal organisasi. "Oleh karena itu, keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak serta merta dapat ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi, terlebih tanpa adanya bukti mengenai perintah, koordinasi, ataupun keterlibatan dalam suatu tindak pidana," tambahnya.
Mengenai seruan "pulang, pulang" yang terekam dalam video yang beredar, Wilson meminta masyarakat untuk memahami konteks ucapan tersebut secara utuh. Menurutnya, seruan tersebut tidak dapat dipisahkan dari waktu, tempat, situasi, rangkaian kejadian sebelum dan sesudahnya, serta maksud dari orang yang mengucapkannya. Ia berargumen bahwa ajakan untuk "pulang" justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar masyarakat atau massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi sudah tidak kondusif, terutama jika batas waktu penyampaian aspirasi telah berakhir. "Ajakan untuk membubarkan diri secara damai merupakan tindakan preventif yang secara rasional dapat diarahkan untuk mencegah konflik yang lebih besar," jelasnya.
Wilson menyayangkan munculnya narasi di ruang digital yang menggunakan potongan video untuk membangun framing seolah-olah kehadiran seseorang di lokasi identik dengan keterlibatan dalam kerusuhan. Dalam perspektif hukum, ia menekankan bahwa kehadiran seseorang di suatu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Penilaian terhadap dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, mencakup siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, dengan maksud apa, serta apakah terdapat hubungan kausalitas antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang diduga terjadi.
Lebih lanjut, GRIB Jaya mengingatkan pentingnya memisahkan antara hak menyampaikan pendapat dengan tindakan kriminal. Hak berpendapat di muka umum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, kebebasan ini berjalan beriringan dengan kewajiban menghormati ketertiban umum dan hak orang lain. "Tindakan menyampaikan aspirasi secara damai; imbauan agar massa membubarkan diri dan menjaga ketertiban; serta tindakan kekerasan, vandalisme, perusakan, atau perbuatan pidana lainnya, tidak boleh dicampuradukkan hanya berdasarkan kemiripan lokasi atau keberadaan seseorang dalam satu rangkaian peristiwa," tegas Wilson.
GRIB Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami peristiwa tersebut, namun dengan harapan penyelidikan dilakukan sesuai fakta, bukan berdasarkan framing yang dibangun di ruang digital. "Setiap orang juga memiliki hak untuk tidak langsung diberi label sebagai pelaku hanya karena muncul dalam sebuah video atau berada di lokasi kejadian," pungkasnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Kombes Budi Hermanto, menyatakan masih terus mendalami dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (Ormas) dalam peristiwa kerusuhan pada Kamis (27/8) malam. Budi menegaskan bahwa fakta harus terverifikasi dan meminta waktu untuk proses penyelidikan. Ia juga enggan berkomentar spesifik mengenai keberadaan Hercules, mengingat banyaknya unggahan di media sosial yang bersifat disinformasi, provokasi, dan hoaks.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi terkait kericuhan. Yusril mengonfirmasi bahwa Polda Metro Jaya masih menyelidiki sejumlah peristiwa, termasuk meninggalnya seorang warga bernama Bambang dan penganiayaan terhadap siswa kelas 12 bernama Faturrohman. "Belum ada kesimpulan yang dapat diambil mengenai siapa pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas kedua peristiwa tersebut," kata Yusril. Ia menambahkan, penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk siapa yang menyuruh, menggerakkan, dan melakukan tindakan kekerasan, dengan janji penegakan hukum yang tegas bagi yang terbukti bertanggung jawab.
