Chapnews – Nasional – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mempersilakan kubu Agus Suparmanto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggugat Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disampaikan di Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal partai politik.
Menkumham menjelaskan bahwa pengesahan kepengurusan PPP kubu Mardiono dilakukan setelah kubu Agus Suparmanto dan Mahkamah PPP menyatakan tidak ada masalah internal terkait kepengurusan tersebut. Pendaftaran kepengurusan Mardiono dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan seluruh dokumen dinyatakan lengkap oleh Dirjen AHU.
"Jam 10.00 pagi saya tanda tangan, tidak ada keberatan sama sekali," ujarnya, menekankan bahwa tidak ada pengaduan dari pihak manapun sebelum SK diteken.
Setelah SK diterbitkan, barulah muncul pihak lain yang mendaftarkan kepengurusan PPP, yang kemudian menimbulkan permasalahan. Menkumham menegaskan bahwa pihaknya akan memproses SK dengan cepat jika semua dokumen kepengurusan lengkap, sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy dari kubu Agus Suparmanto menolak SK pengesahan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono. Rommy menyebut SK tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi delapan poin yang disyaratkan oleh Permenkumham RI No. 34/2017, termasuk tidak adanya Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik.
